Kasi Ekstensifikasi KPP Kabupaten Tuban Binanto Suryono. (DUTA.CO/SYAIFUL ADAM)

TUBAN | duta.co — Hingga Agustus tahun ini, realisasi penerimaan pajak yang diterima Kantor Pajak Pratama (KPP) Kabupaten Tuban, baru 50 persen dari target yang sebesar Rp468 miliar.

Kasi Ekstensifikasi KPP Kabupaten Tuban, Binanto Suryono saat ditemui sejumlah awak media menyampaikan, jika dilihat dari prosentase yang didapat pada tahun ini terbilang menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama.

“Tahun ini terbilang menurun, kalau tahun lalu dibulan agustus sudah mencapai diatas 60 persen,” ungkapnya, Jumat (15/9)

Lebih lanjut, Binanto mengatakan, di Tuban ada beberapa sektor yang menjadi penyumbang pajak terbesar, yakni di sektor industri dan perdagangan. Selain dua sektor unggulan tersebut, pemerintah daerah menjadi penyumbang terbanyak selanjutnya‎.

‎Dari perubahan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2017 yang lebih besar menjadi faktor realisasi pajak tahun ini tidak sama dengan tahun sebelumnya‎

“PKP lebih besar, makanya setoran pajak lebih kecil,” jelasnya‎

‎Di samping perubahan PTKP, kata dia, belakangan ini juga terdapat penurunan pajak dari sektor perdagangan, yang akhirnya menurunkan penerimaan dari sektor yang sebenarnya menjadi unggulan. “Daya beli masyarakat menurun juga berpengaruh untuk pajak perdagangan,” imbuhnya.

‎Lanjut Binanto, kondisi ini juga tidak lepas dari semakin banyaknya pelaku perdagangan online, yang pengawasanya tidak mudah bagi KPP Pratama untuk mendorong pembayaran perpajakannya, sebab sebenarnya semua jenis usaha tetap harus kena pajak.

“Saat ini kami tengah fokus ke transaksi online, wajib pajak tetap harus bayar juga meski online. Kesulitanya usaha online jarang memiliki tempat usaha khusus,” katanya.

‎Sementara itu, ditanya soal bagi hasil pajak yang diterima daerah, Binanto mengaku, hal tersebut sudah diatur oleh mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah dan dikelola oleh dirjen perbendaharaan, tidak secara langsung oleh KPP Tuban dengan pemerintah setempat.

“Kalau terkait bagi hasil pajak itu sudah diatur melalui mekanisme DAU,” pungkasnya. (sad)‎

BAGIKAN

Tinggalkan Balasan